TIMES BREBES, JAKARTA – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengatakan kebijakan pemerataan masa tunggu haji atau antrean haji selama 26 tahun memerlukan kajian yang matang agar dapat memberikan kemudahan lebih banyak kepada calon peserta haji.

"Sebaiknya semua hal dikaji secara matang plus-minusnya. Masyarakat Indonesia atau jamaah itu kan biasanya kalau memang itu sudah jadi kebijakan, mengapa tidak? Tetapi perlu dikaji secara saksama kalau mau ada pemerataan," katanya di Jakarta, Jumat.

Haedar menegaskan, apabila memang kebijakan tersebut sudah dikaji secara matang dan berdampak positif bagi peserta haji, maka bisa dijalankan untuk memudahkan jamaah haji Indonesia.

"Kalau sudah dikaji plus-minusnya itu, lalu kesimpulannya banyak yang plus, ya dilaksanakan, tetapi kalau ternyata masalahnya juga banyak, ya dicoba dengan pilihan lain, jadi dikaji dulu secara saksama saja," ujar dia.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah PP Muhammadiyah Muhammad Ziyad menyatakan dukungan terhadap pemerataan masa tunggu haji apabila memang praktiknya terselenggara dengan baik untuk mengatasi kesenjangan yang selama ini terjadi.

"Ini kan salah satu dari kebijakan baru oleh Kementerian Haji dan Umrah, maka tentu kita mendukung dan melihat dulu karena kita belum tahu praktiknya seperti apa. Ini tujuannya baik karena ingin melakukan pemerataan nasional supaya kesenjangan tidak terjadi, misalnya ada daerah yang 28 tahun, tetapi di Sulawesi Selatan misalnya ada yang sampai 49 tahun, maka ini diratakan," paparnya.

Ziyad menegaskan, Muhammadiyah mendukung apapun kebijakan Kementerian Haji dan Umrah sepanjang itu memberikan kemaslahatan bagi jamaah haji Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Haji dan Umrah terus menurunkan biaya haji hingga memangkas waktu tunggu keberangkatan haji bagi jamaah Indonesia menjadi 26 tahun.

Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna pada satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo meminta Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf yang sedang berhalangan hadir untuk mengkaji biaya haji dapat diturunkan kembali melalui efisiensi anggaran.

"Menteri Haji, dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusan sama mereka, saya minta biaya haji harus terus turun. Ya, bisa dengan efisiensi. Bisa dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih," kata Presiden Prabowo saat memberikan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta, Senin (20/10).

Selain menurunkan biaya haji, Prabowo juga menginginkan percepatan waktu tunggu haji dari rata-rata 40 tahun saat ini, dipangkas menjadi 26 tahun. (*)